Krisis Sampah di Kota Bekasi

 
Krisis sampah masih merupakan masalah yang sangat penting di Kota Bekasi. Sebab, dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, setiap harinya Kota Bekasi menghasilkan volume sampah lebih dari 1.529 meter kubik. Akibatnya, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu milik Kota Bekasi kini terancam melebihi kapasitas.

Penduduk Kota Bekasi diperkirakan meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya permukiman warga. Sementara, luas TPS Sumur Batu sekitar 15,8 hektare dan diperkirakan hanya mampu menampung sampah Kota Bekasi hingga Februari 2016 ini.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Abdillah mengatakan, untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas tonase sampah itu, pihaknya pun menyatukan zona 5D dan zona 5B di TPS Sumur Batu agar dapat menampung sebanyak 1.529 meter kubik sampah yang masuk setiap harinya.

"Saat ini, kami sedang mengusahakan pembebasan lahan 3,6 hektare pada awal tahun ini untuk membangun zona 6 di TPS," kata Abdillah kepada Republika, Senin (4/1).

Menurut Abdillah, pembebasan lahan itu bukan solusi akhir permasalahan sampah Kota Bekasi. Sebab, lonjakan jumlah penduduk karena banyaknya perumahan baru membuat volume sampah di Bekasi sulit untuk berkurang. Dinas Kebersihan Kota Bekasi juga mengusahakan dalam adendum kerja sama TPST Bantargebang antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi agar bisa menggunakan tempat pembuangan sampah Ibu Kota tersebut.

Namun, solusi yang paling tepat, kata Abdillah, adalah bank sampah yang dikelola di sumber sampah itu sendiri, seperti di RT, RW, atau komunitas masyarakat lainnya. "Kalau di sumber sudah optimal bisa memilah, memanfaatkan buat kompos, sudah bisa teratasi masalah sampah di Bekasi," ujarnya.

Apalagi, ucap Abdillah, saat ini minat masyarakat dalam mengelola sendiri sampahnya sudah termasuk meningkat. Dengan lebih dari 120 bank sampah dan lebih dari 500 kelompok pemulung. "Sampah sudah jadi bisnis," imbuhnya.

Bisnis sampah ini ternyata juga diminati oleh warga di Jalan Gamprit Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Di jalan tersebut, terdapat sebuah bank sampah yang sudah melakukan pengelolaan bank sampah secara online. Pada Jumat (1/10) lalu Bank Sampah Gamprit bersama Koperasi Syariah Ukhuwah dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) telah meluncurkan pengelolaan sampah berbasis online pertama di Kota Bekasi.

Budiyanto, penanggung jawab bank sampah Gamprit menjelaskan, bank sampah yang dikelolanya selama empat bulan sebelumnya masih berupa manual. "Warga menyetorkan sampah kering ke pengelola dengan harga Rp 1.000 per kilogram," jelas Budiyanto usai peluncuran Bank Sampah Gamprit berbasis online di Masjid Manzilatul Khairiyah, Jalan Gamprit, Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jumat (1/1) sore.

Kemudian, pengelola akan memisahkan sendiri jenis-jenis sampah yang akan dijual ke pengepul. Selanjutnya, uang warga dari menjual sampah akan direkapitulasi pada akhir bulan. "Selama empat bulan secara manual, total pendapatan kami masih sebesar Rp 1,3 juta per bulan dari sampah yang mereka kelola. Kalau dengan online, mereka harus memisahkan sendiri sampah mereka dan itu harga jualnya lebih besar," kata Budi.

Kendati begitu, permasalahan sampah tidak hanya dilihat dari aspek masyarakat dan kebiasaan membuang sampah. Namun, dari para pekerja kebersihan yang setiap harinya bertugas membersihkan sampah dan mengangkutnya ke TPS.

Kesejahteraan para petugas kebersihan di Kota Bekasi dinilai masih rendah, sehingga memengaruhi kinerja mereka. Dengan upah sebesar Rp 1,5 juta sebulan, para pekerja kebersihan di Kota Bekasi memiliki jam kerja tidak tentu. Padahal, peran mereka penting dalam menjaga kebersihan kota.

Seperti Abdul (35 tahun), pesapon (penyapu jalan) di Pasar Baru Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, yang upahnya selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Sehingga, istrinya pun harus membantunya mencari nafkah dengan berjualan jajan anak-anak di rumah mereka. Meski demikian, penghasilan mereka juga masih tergolong pas-pasan. "Anak saya ada dua, SD dan TK. Kalau Rp 1,5 juta sebulan ya nggak cukup untuk kebutuhan berempat," kata Abdul.

Untuk itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, beberapa waktu lalu, melakukan evaluasi terhadap kinerja para pesapon dan petugas pengangkut sampah ke TPA Sumurbatu. Evaluasi tersebut, antara lain, jam kerja yang tidak menentu, sehingga mereka tidak memiliki hari libur, perlengkapan pakaian, dan kesejahteraan para petugas kebersihan.

"Selama ini, mereka kan jam kerjanya tidak tentu, jadi tidak ada hari libur. Kita juga evaluasi kesejahteraannya. Lulus SD, SMP, SMA dapat Rp 1,5 juta per bulan. Padahal, UMK Kota Bekasi saja sudah Rp 3 juta," kata Rahmat Effendi.

Sehingga, pihaknya pun memutuskan untuk menaikkan upah para petugas kebersihan. Pada 2016 ini, sebanyak 1.137 pekerja kebersihan akan mendapatkan kenaikan upah sebesar 33 persen atau Rp 500 ribu.

Kepala Bidang Data Potensi dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Ratim Rukmawan menambahkan, 1.137 pekerja kebersihan yang akan dinaikkan upahnya tersebut terdiri atas 747 petugas pesapon dan 390 orang sopir truk pengangkut sampah berserta kru pembuang sampah yang bertugas membawa sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang.

Selain menaikkan gaji ribuan petugas kebersihan, Pemkot Bekasi juga akan menambah perlengkapan pakaian, seperti seragam kebersihan, sarung tangan, dan sepatu bot. "Sebelumnya, hanya diberikan satu setel, nanti menjadi dua setel pada tahun depan," kata Ratim.

Dengan adanya kenaikan upah tersebut, kata Ratim, pihaknya berharap para pesapon maupun kru kebersihan yang bertugas mengangkut sampah ke TPA Sumur Batu, lebih bertanggung jawab lagi terhadap pekerjaannya.

Dari segi kesehatan, para petugas kebersihan ini pun tergolong rentan terkena penyakit. Sehingga, Dinas Kebersihan Kota Bekasi juga telah bekerja sama dengan puskesmas untuk menggratiskan biaya pengobatan bagi para pesapon dan kru kebersihan pengangkut sampah. "Yang terpenting, kesejahteraan mereka juga kita tingkatkan," katanya.

Peran serta masyarakat dan kinerja maksimal petugas kebersihan diharapkan bisa mengatasi krisis sampah di Kota Bekasi. Sumber: Republika.co.id